Text

Derajat Pemahaman Publik:Sebuah Pijakan Bagi Kolaborasi SDGs Indonesia

Prinsip utama SDGs adalah kolaborasi. Prinsip ini yang membedakan SDGs dengan agenda
pembangunan lainnya. Dengan prinsip ini, SDGs menjadi sebuah jalan baru bagi pembangunan.
Prinsip ini juga menghindarkan pencapaian SDGs agar tidak terjebak pada pendekatan teknokratik.
Temuan analisis wacana di media justru menunjukan keretakan kolaborasi dalam mewujudkan
tujuan SDGs. Dimulai dari dominasi pembawa pesan dan pertarungan wacana antar pihak dalam
memaknai SDGs dan melihat capaiannya. Keretakan kolaborasi itu semakin nampak pada hasil
kuesioner online, yang mengindikasikan minimnya keterlibatan warga yang bermuara dari tidak
sampainya informasi mengenai: bagaimana cara warga bisa berpartisipasi. Dari proses diskusi
dengan para pakar, peneliti hingga praktisi SDGs dari multipihak justru memberikan konfirmasi,
bahwa ada persoalan dalam kolaborasi SDGs.
Bila ditelisik lebih dalam, persoalan kolaborasi dalam SDGs ini muncul karena ada gap pemahaman
di antara para pihak terkait dengan SDGs itu sendiri. Derajat pemahamannya pun berjenjang (know
what dan know how). Akibatnya, ada pihak yang telah maju dalam implementasi SDGs melalui
kolaborasi. Namun, di sisi lain ada yang masih jalan di tempat. Hal itu nampak dari munculnya
praktik-praktik baik dalam berkolaborasi, sebaliknya juga masih ada pihak yang masih gamang
membedakan SDGs dan MDGs.
Adanya gap dan derajat pemahaman terhadap SDGs yang beragam tersebut, perlu diatasi
dengan sebuah strategi komunikasi/kampanye baru. Upaya merancang strategi komunikasi/
kampanye yang baru itu juga berpijak pada realitas ekonomi-politik, dinamika demografi dan tentu
saja perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Strategi komunikasi baru ini diharapkan
mampu menjawab persoalan kolaborasi dalam pencapaian SDGs di Indonesia.

Click here!